Ketika sedang membuka TikTok, tiba-tiba di halaman For You Page (FYP) saya muncul seseorang yang mengaku sebagai advokat sedang memberikan konsultasi hukum secara langsung atau live. Ada penonton yang menyampaikan…

Read on blog or Reader Dunia Anggara Konsultasi Hukum Live di TikTok: Antara Edukasi, Personal Branding, dan Rahasia Klien By anggara on 22/10/2026 Ketika sedang membuka TikTok, tiba-tiba di halaman For You Page (FYP) saya muncul seseorang yang mengaku sebagai advokat sedang memberikan konsultasi hukum secara langsung atau live. Ada penonton yang menyampaikan persoalan hukumnya melalui fitur tanya jawab, ada pula yang menuliskan pertanyaan di kolom komentar, kemudian dijawab oleh advokat tersebut. Saya tidak mengetahui apakah orang tersebut benar-benar seorang advokat. Namun, fenomena konsultasi hukum secara langsung melalui media sosial ini menarik untuk dibicarakan, terutama jika dilihat dari perspektif etika profesi advokat. Penggunaan media sosial oleh advokat tentu bukan sesuatu yang keliru. Bahkan, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas pengetahuan hukum masyarakat. Bagi advokat yang sedang merintis karier, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan diri, membangun reputasi profesional, atau yang sekarang populer disebut personal branding. Saya kira tidak ada yang salah dengan keinginan tersebut. Advokat juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan cara masyarakat mencari informasi. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika media sosial digunakan untuk memberikan konsultasi mengenai perkara hukum seseorang secara langsung dan terbuka. Hubungan Advokat dan Klien Dibangun atas Kepercayaan Hubungan antara advokat dan klien bukan sekadar hubungan antara penyedia dan pengguna jasa. Hubungan tersebut dibangun atas dasar kepercayaan. Seseorang yang datang kepada advokat sering kali harus menceritakan persoalan yang sangat pribadi, bahkan mungkin sesuatu yang tidak pernah disampaikannya kepada keluarga atau orang terdekat. Karena itulah kerahasiaan menjadi salah satu prinsip mendasar dalam profesi advokat. Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan bahwa kebebasan profesi advokat berpegang pada prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Selanjutnya, Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia mewajibkan advokat menjaga rahasia yang disampaikan klien berdasarkan hubungan kepercayaan, bahkan setelah hubungan profesional tersebut berakhir. Kewajiban ini juga mempunyai dasar hukum dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mewajibkan advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Artinya, kerahasiaan bukan sekadar persoalan kesopanan atau kebijaksanaan pribadi. Ia merupakan kewajiban etik sekaligus kewajiban hukum. Lalu bagaimana jika seseorang secara sukarela menceritakan persoalan hukumnya melalui siaran langsung TikTok? Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Tidak setiap orang yang bertanya kepada advokat melalui media sosial otomatis menjadi klien dalam hubungan profesional. Tidak pula setiap jawaban atas pertanyaan hukum dapat dianggap sebagai konsultasi yang melanggar kode etik. Namun, ketika seorang advokat mulai menggali identitas, hubungan keluarga, kronologi perkara, dokumen, atau informasi pribadi seseorang di hadapan penonton, risiko terbukanya informasi yang seharusnya dilindungi menjadi semakin besar. Apalagi siaran langsung dapat direkam, disebarluaskan, dan ditonton kembali oleh orang lain. Persetujuan seseorang untuk bertanya secara terbuka juga tidak berarti ia telah memahami seluruh konsekuensi dari pengungkapan informasi tersebut. Antara Edukasi Hukum dan Publisitas Ada persoalan lain yang juga perlu diperhatikan, yakni batas antara edukasi hukum dan upaya mencari publisitas. Pasal 8 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia pada pokoknya melarang advokat mencari publisitas melalui media massa mengenai tindakannya sebagai advokat dalam perkara yang sedang atau telah ditangani, kecuali keterangannya bertujuan menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan. Ketentuan ini tentu tidak berarti setiap advokat yang tampil di media sosial telah melakukan pelanggaran etik. Memberikan penjelasan mengenai aturan hukum, membahas persoalan hukum yang menjadi perhatian masyarakat, atau menyelenggarakan pendidikan hukum publik merupakan kegiatan yang perlu dibedakan dari mengeksploitasi perkara untuk kepentingan popularitas pribadi. Persoalannya bukan semata-mata apakah seorang advokat tampil di media sosial, melainkan bagaimana ia menggunakan media tersebut dan apakah tindakannya tetap menghormati kewajiban profesionalnya. Menurut saya, advokat yang memberikan edukasi hukum secara live sebaiknya membatasi jawaban pada penjelasan hukum yang bersifat umum. Ketika pertanyaan mulai menyangkut fakta perkara yang sensitif atau informasi pribadi, pembahasannya lebih tepat dialihkan ke komunikasi yang bersifat tertutup. Teknologi boleh mengubah cara advokat berkomunikasi dengan masyarakat. Namun, teknologi tidak menghapus tanggung jawab etik yang melekat pada profesinya. Sebab tidak semua persoalan hukum yang dapat dibicarakan di depan publik memang patut dibicarakan di depan publik. Comment Like You can also reply to this email to leave a comment. Dunia Anggara © 2026. Unsubscribe or manage your email subscriptions. Get the Jetpack app Subscribe, bookmark, and get real-time notifications – all from one app! Automattic, Inc. 60 29th St. #343, San Francisco, CA 94110

Apa sebenarnya fungsi organisasi advokat? Pertanyaan ini menjadi penting ketika kita membicarakan pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama mengenai bagaimana organisasi advokat akan diatur di masa mendatang.…

Read on blog or Reader Dunia Anggara Organisasi Advokat Bukan Partai Politik: Catatan Kritis atas Model Akreditasi dalam RUU Advokat By anggara on 09/10/2026 Apa sebenarnya fungsi organisasi advokat? Pertanyaan ini menjadi penting ketika kita membicarakan pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama mengenai bagaimana organisasi advokat akan diatur di masa mendatang. Organisasi advokat bukan sekadar tempat berkumpulnya orang-orang yang menjalankan profesi yang sama. Keberadaannya berkaitan dengan penyelenggaraan negara hukum, perlindungan hak warga negara, dan bekerjanya sistem peradilan. Organisasi advokat bertanggung jawab menjaga independensi profesi, meningkatkan kompetensi anggotanya, menegakkan standar etika, serta memastikan masyarakat memperoleh jasa hukum yang berkualitas. Dalam konteks yang lebih luas, organisasi advokat juga mempunyai tanggung jawab menjaga independensi peradilan dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara. Karena itu, organisasi advokat tidak semestinya hanya bersuara ketika kepentingan anggotanya terganggu, tetapi juga ketika terdapat kebijakan atau tindakan negara yang berpotensi mengurangi hak warga negara. Prinsip tersebut sejalan dengan United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers tahun 1990 yang menempatkan organisasi advokat sebagai institusi penting dalam menjaga standar profesi, melindungi independensi anggotanya, dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan fungsi demikian, organisasi advokat jelas memiliki karakter yang berbeda dari partai politik. Mendukung Standar Nasional, Bukan Menyeragamkan Organisasi Saya memahami mengapa pembaruan UU Advokat diperlukan. Keberadaan berbagai organisasi advokat dengan standar pendidikan, ujian, pengangkatan, dan penegakan etik yang berbeda memang menimbulkan persoalan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa seseorang yang berprofesi sebagai advokat telah memenuhi standar kompetensi dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula, sanksi etik terhadap seorang advokat seharusnya tidak dapat dihindari hanya dengan berpindah organisasi. Karena itu, saya pada prinsipnya dapat menerima gagasan multi-bar, yakni keberadaan lebih dari satu organisasi advokat dengan standar profesi nasional yang berlaku bagi semua advokat. Namun, kita perlu membedakan antara menyeragamkan standar profesi dan menyeragamkan struktur organisasi. Keduanya bukan hal yang sama. Dalam Naskah Akademik RUU Advokat yang disusun Kementerian Hukum pada September 2026, terdapat usulan model akreditasi organisasi advokat dengan persyaratan kepengurusan di sedikitnya 75 persen provinsi dan 50 persen kabupaten/kota, memiliki sedikitnya 1.000 anggota, serta persebaran anggota di paling sedikit 20 provinsi. Naskah Akademik memang mengakui bahwa angka-angka tersebut belum final dan masih memerlukan pengujian proporsionalitas. Namun, justru pilihan model akreditasinya yang menurut saya patut dipertanyakan. Persyaratan tersebut mengingatkan saya pada model verifikasi kelembagaan partai politik yang menempatkan persebaran kepengurusan sebagai ukuran kelayakan organisasi. Bagi partai politik, persyaratan demikian dapat dipahami karena mereka menjalankan fungsi representasi politik dan mengikuti pemilihan umum di berbagai wilayah. Masalahnya organisasi advokat bukanlah partai politik. Organisasi advokat tidak dibentuk untuk memperoleh kursi parlemen atau membangun representasi politik berdasarkan wilayah administratif. Tugas utamanya adalah menjaga kompetensi, integritas, independensi, dan standar profesi. Apa hubungan antara jumlah cabang organisasi dengan kualitas pendidikan advokat? Apakah organisasi yang memiliki pengurus di 30 provinsi dengan sendirinya lebih mampu menegakkan kode etik dibandingkan organisasi dengan pengurus di lima provinsi? Sebuah organisasi bisa saja memiliki kepengurusan yang luas tetapi lemah dalam pendidikan dan pengawasan etik. Sebaliknya, organisasi dengan anggota lebih sedikit mungkin memiliki tata kelola yang baik dan standar profesional yang tinggi. Akreditasi Seharusnya Mengukur Kualitas Saya tidak menolak akreditasi. Namun, akreditasi semestinya mengukur kemampuan organisasi menjalankan fungsi yang dipercayakan kepadanya. Jika organisasi menyelenggarakan pendidikan profesi, yang dinilai seharusnya kurikulum, kualitas pengajar, metode pembelajaran, dan sistem evaluasinya. Jika organisasi menjalankan fungsi pembinaan, ukurannya adalah mutu program, tata kelola, dan akuntabilitas. Persyaratan geografis yang tinggi justru berpotensi menguntungkan organisasi besar dan menciptakan hambatan bagi organisasi kecil atau organisasi yang berfokus pada bidang keahlian tertentu. Padahal, apabila fungsi regulasi nasional ditempatkan pada lembaga tersendiri, Dewan Advokat Nasional (DAN), sebagaimana diusulkan Naskah Akademik. Maka kebutuhan untuk menyeragamkan struktur organisasi advokat semestinya semakin berkurang. Standar nasional dapat berlaku bagi semua advokat tanpa mengharuskan setiap organisasi mempunyai bentuk dan persebaran kepengurusan yang sama. Menurut saya, pembaruan UU Advokat harus kembali kepada tujuan dasarnya: meningkatkan kualitas profesi, memperkuat penegakan etik, dan melindungi masyarakat pencari keadilan. Profesi advokat membutuhkan standar yang kuat, bukan sekadar organisasi dengan struktur yang luas. Jangan sampai kita bermaksud memperbaiki organisasi profesi, tetapi justru menggunakan ukuran yang dirancang untuk organisasi dengan fungsi yang sama sekali berbeda. Comment Like You can also reply to this email to leave a comment. Dunia Anggara © 2026. Unsubscribe or manage your email subscriptions. Get the Jetpack app Subscribe, bookmark, and get real-time notifications – all from one app! Automattic, Inc. 60 29th St. #343, San Francisco, CA 94110